Headline

Validasi Bansos Menggunakan KTP, Polres Bangkalan Pastikan Tidak Ada NIK Ganda

(Ilustrasi NIK)
Tribratanewsbangkalan.com - Pemerintah harus lebih aktif melakukan validasi data kemiskinan. Agar, bantuan sosial (bansos) yang diprogramkan sampai pada keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum sekadar untuk meraup keuntungan. 

Kepala Dinsos Bangkalan Taufan Zairinsyah mengaku sudah melakukan validasi data kemiskinan. Pihaknya meminta kepada kepala dan operator desa untuk menyempurnakan data penerima bansos yang tidak valid.

”Tahun ini rastra beralih ke bantuan pangan non tunai (BPNT). Kami verifikasi dan melakukan validasi ulang. Pengambilan bansos di e-warung disesuaikan dengan NIK (nomor induk kependudukan),” jelasnya pada awak media yang hari ini, Jumat (08/03/2019) meliput sosialiasi pengarahan kepada pendamping PKH di Aula Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. 

Hal senada juga diutarakan oleh Kapolres Bangkalan AKBP Boby Pa'ludin Tambunan S.I.K., M.H.. Ditemui secara terpisah oleh tribratanewsbangkalan.com hari ini, (Jumat.red) di Mapolres Bangkalan pria berusia 41 tahun tersebut mengutarakan jika NIK yang digunakan untuk proses validasi program Bansos tahun 2019 harus NIK tunggal alias tidak boleh NIK ganda. 

"Setiap warga negara memiliki satu NIK. Kalau ada NIK ganda itu berarti sudah mengarah ke penyimpangan dan berdampak pada perkara hukum. Tentu, akan kami tindak lanjuti sehingga hal-hal kecurangan tidak akan terjadi di kemudian hari. Saya sudah memerintahkan kepada Kasatreskrim untuk melakukan proses hukum jika dana Bansos dicurangi,"urai mantan Kasubdit III Jatanras Direskrimum Polda Jatim tersebut. (Duwi)

0 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.